DASAR RATTHANIYOM PHIBUL SONGKRAM PUNCA API KONFLIK DI PATANI

Kebijakan Nasionalis Phibul songkram melanggarkan Hak keagamaan dan kebudayaan orang islam Melayu Patani.

Marsekal Lapangan Phibul Songkram menjabat sebagai Perdana Menteri dua periode: masa jabatan pertama, 16 Desember 1938 - 1 Agustus 1944. Dan masa jabatan kedua, 8 April 1948 - 16 September 1957 Yang dianggap sebagai perdana menteri jangka panjang, dengan total dua periode, hampir 15 tahun. Phibul Songkram telah mengadopsi kebijakan nasionalis yang mencakup semua aspek negara, termasuk politik, ekonomi, masyarakat dan budaya, dll.

Dengan kebijakan nasionalisme seperti itu, menjadi permasalahan di Masyarakat melayu patani, Karena penggunaan nasionalisme untuk membentuk masyarakat dan budaya umat Islam mengakibatkan konflik dengan praktik agama dan kepercayaan Muslim yang sudah ada hingga kekerasan menyusul.

Termasuk kebijakan nasionalis yang mengedepankan kepentingan daerah ibu kota dan menekankan pada kebijakan perbatasan untuk meningkatkan kesadaran patriotik kepada masyarakat. Kebijakan nasionalisme sosial budaya pemerintahan Pibul songkram selama ini menjadi penyebab utama permasalahan atau konflik di Masyarakat Melayu Patani.

Berikut ini beberapa contoh kebijakan sosial dan budaya yaitu:

1. Deklarasi Buddhisme sebagai agama nasional dan mempromosikan Buddhisme.

2. Penggunaan hukum perdata dan komersial pada keluarga dan warisan sebagai pengganti hukum Islam.

3. Meresepkan berpakaian sopan harus memakai topi, kaos kaki dan sepatu, termasuk melarang memakai sarung dan jilbab.

4. Perubahan nama dan nama keluarga menjadi gaya Thailand Yang disebut memisahkan Thai sebagai Thai Utara, Thailand Selatan harus menggunakan kata Thai tanpa diskriminasi.

5. Memberikan pembelajaran dan berkomunikasi dalam bahasa Thailand Larang penggunaan bahasa Melayu dalam kontak pemerintah, dan melarang mempelajari Alquran serta membatalkan pelajaran bahasa Melayu di sekolah dasar. Jangan membawa buku dari Malaysia untuk diajarkan di semua sekolah. Ada penegakan hukuman yang ketat bagi pelanggar menyebabkan umat Islam di patani merasa menentang terhadap pemerintah Karena adanya pelanggaran hak keagamman dan kebebasan besar bertentangan dengan Islam.

Translate: JEMAP Online.
Credit Foto: JEMAP Online.